TV

Pj Kepala Daerah Boleh Pecat Pegawai? Mendagri Tito Beri Penjelasan


Kamis, 22 September 2022 – 09:37 WIB

VIVA Politik – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, memberi penjelasan lengkap terkait Surat Edaran Nomor 821/5492/SJ tentang Persetujuan Menteri Dalam Negeri kepada Pelaksana Tugas/Penjabat/Penjabat Sementara Kepala Daerah seluruh Indonesia dalam Aspek Kepegawaian Perangkat Daerah. 

Sebelumnya banyak yang mengartikan kalau SE ini memberi kewenangan kepada Pj atau penjabat kepala daerah, bisa melakukan pemecatan pegawai. Tito mengungkapkan, ada informasi yang keliru mengenai SE tersebut sehingga mengundang komentar yang salah dan keliru dari sejumlah pihak.

Tito menyebut, kewenangan memecat dan mutasi pegawai ASN oleh penjabat (Pj) dalam SE tersebut bukanlah kewenangan penuh. Menurut Tito, kewenangan yang diberikan kepada Pj adalah kewenangan yang sangat terbatas, hanya untuk 2 hal, yakni melakukan pemberhentian pegawai ASN yang terkena kasus hukum dan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib diberhentikan. Serta mutasi pegawai ASN antara daerah.

“Jadi hanya 2 kewenangan saja, tetapi isu yang berkembang sekarang seolah-olah Kemendagri memberikan kewenangan penuh, tidak terbatas kepada Pj kepala daerah untuk melakukan pemberhentian dan mutasi jabatan. Itu tidak benar,” kata Tito dalam rapat kerja (Raker) dengan Komisi II DPR, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 21 September 2022.

Ketentuan itu, terang Tito, sangat jelas tertuang dalam point 4a dan 4b dari SE Mendagri tersebut. Di situ dijelaskan, Pj tidak perlu mendapatkan persetujuan tertulis dari Mendagri jika melakukan 2 hal. 

Pertama pemberhentian, pemberhentian sementara, penjatuhan sanksi dan/atau tindakan hukum lainnya kepada pejabat/ASN di lingkungan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota yang melakukan pelanggaran disiplin dan/atau tindak lanjut proses hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

Kedua, persetujuan mutasi antar daerah dan/atau antar instansi pemerintahan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.