News

Mantan Dirjen Kemendagri Dituntut 8 Tahun, Begini Tanggapan Tim Kuasa Hukum



TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Mochamad Ardian Noervianto 8 tahun penjara.

Ardian dinilai jaksa terbukti secara sah dan meyakinkan telah menerima suap persetujuan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kolaka Timur tahun 2021.

Tim Kuasa Hukum menganggap jaksa KPK telah mengabaikan fakta yang terungkap dalam persidangan.

“Jaksa banyak mengabaikan fakta persidangan,” ujar salah satu Tim Penasihat Hukum Terdakwa, Reno Rahmat Hajar, Jumat (23/9/2022).

Ia mengungkapkan beberapa indikasi atau bukti pengabaian fakta persidangan oleh jaksa KPK

Pertama, Ardian tidak pernah memberi persetujuan/kesepakatan membantu Andi Merya mendapat Pinjaman PEN sebesar Rp350 miliar.

Hal ini kata dia bisa dilihat dari keterangan Andi Merya sendiri di persidangan.

“Saksi menyatakan belum ada pembahasan angka saat pertemuan di ruang kerja Terdakwa Ardian, sehingga proposal usulan Pinjaman PEN Kolaka Timur diserahkan kepada staf Terdakwa Ardian,” ujar Reno.

Baca juga: KPK Dalami Peran Ardian Noervianto Muluskan Usulan Dana PEN Kolaka Timur

Demikian pula, keterangan Laode M Syukur Akbar, yang ikut dalam pertemuan tersebut, tidak mendengar Terdakwa Ardian menyebut-nyebut Rp300 miliar dan tidak mendengar seluruh isi pembicaraan. 

Sementara itu, keterangan Sukarman Loke menyatakan Andi Merya bertemu dengan Terdakwa Ardian pada tanggal 4 Mei 2021.





Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.